PEKAN BARU – Tak mudah untuk menjadi seorang pemimpin, figur pemimpin atau pemimpin disebuah perkumpulan kecil, maupun besar, dan bahkan menjadi pemimpin daerah, baik itu Gubernur, Bupati dan Wali kota.
Hal tersebut disampaikan oleh Ismail Sarlata, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJI-Demokrasi) Provinsi Riau, dihadapan beberapa insan Jurnalis ditengah-tengah jumpa pers di Noname Cafe, Jalan Setia Maharaja Parit Indah, Kota Pekanbaru, Sabtu (31/10/2020)
Ditengah memasuki Pemilukada serentak 2020, dibeberapa wilayah khususnya di Provinsi Riau yang di ikuti oleh beberapa Kabupaten yang ada, lanjut Ismail, hendaknya masyarakat benar-benar harus memilih Pemimpinnya dan jangan asal pilih.
“Pilihlah Pemimpin yang siap dikritik oleh masyarakat baik secara langsung maupun melalui segala jenis saluran media. Baik media sosial maupun media Elekronik, cetak dan lainnya, dan pilihlah pemimpin yang sudah pernah memimpin apa lagi itu sudah teruji,” ungkap Ismail, sapaan akrabnya.
Menurut Ismail lagi, jika pemimpin yang sudah pernah memimpin belum terbukti kinerjanya, namun masyarakat hendaknya juga melihat apakah pemimpin yang memimpin melanjutkan pembangunan dari pemimpin sebelumnya atau tidak.
Jika ia melanjutkan, urai Ismail kembali, wajar-wajar saja seorang pemimpin yang melanjutkan kepemimpinan sebelumnya tidak banyak menuai hal apresiasi, namun walau demikian bukan berarti pemimpin tersebut tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan dirinya mampu untuk menjadi figur pemimpin yang diharapkan masyarakatnya.
Seperti saat ini, walau saya lama berdomisili dan atau berdiam di kota Pekanbaru Provinsi Riau. Namun saya tidak dapat melupakan asal usul tanah kelahiran saya, yakni kota Negeri Seribu Kubah, Kota Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, tentunya menginginkan seorang figur pemimpin yang baik demi untuk kemajuan Rokan Hilir menjadi lebih baik.
Walau saya tidak memiliki hak suara untuk memilih, namun saya masih dapat memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat di muka umum sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah beberapa kali di Amandemen.
Selaku Ketua DPD PJI-Demokrasi Provinsi Riau, Ismail menghimbau dan mengajak masyarakat Rokan Hilir agar menggunakan hak suaranya. Karena, hak suara kita menentukan masa depan kabupaten Rokan Hilir dan nasib masyarakat Rokan Hilir itu sendiri akan mau kita bawa kemana untuk 5 (Lima) tahun kedepannya,” himbaunya.
Dan bagi calon pemimpin Rokan Hilir yang ikut bertanding dikancah Pemilukada serentak 2020 ini, bertarung dan bersainglah secara sehat dan jangan terlalu banyak memberikan janji-janji palsu untuk menarik simpatik dan atau hati masyarakat.
Tunjukkan program-program yang singkat, padat, dan jelas bukan sekedar ucapan diseputaran Kampanye saja. Ingat jika siapapun itu yang terpilih nantinya, jika janji-janji atau program-program yang telah disampaikan didalam masa Kampanye tidak terwujud, maka yang terluka itu adalah hati masyarakat Rokan Hilir itu sendiri.
Dan kami dari Kalangan Insan Pers, yang tergabung didalam wadah Organisasi yang berbadan hukum. Dan Pers merupakan pilar ke 4 Pembangunan Bangsa, maka bagi Pemimpin terpilih nantinya perhatikan kritikan untuk menjadi sebuah kritikan positif.
Bukan melakukan kriminalisasi akan sebuah kritikan yang diberikan oleh masyarakat melalui media, yang dituangkan dalam sebuah bentuk karya tulis untuk dipublikasikan di khalayak ramai.
“Sepertihalnya yang pernah terjadi di Kabupaten Bengkalis, yang diduga telah melakukan kriminalsasi terhadap salah seorang Pemimpin Redaksi Media yang ada di Provinsi Riau. Sangat miris kita melihatnya,” tutup Ismail.**(gp2)
