RIAU – Sampai September 2019, Bencana Asap di Riau terlihat semakin pekat dan sekarang sudah mengandung Cadmium (Cd) dan Nikel (Ni), zat yang mematikan terutama kepada balita atau penderita asma.
Minyikapi hal ini, Fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI), Fahrunnas, yang akrab disapa Baron, menilai pemerintahan H. Syamsuar, dan Polda Riau, lamban dalam penyelesaian bencana Karlahut di Provinsi Riau.
“Saya menilai Gubernur Riau dan Polda Riau, tidak tegas dan tidak serius untuk menangani becana asap yang terjadi selama 22 Tahun di Riau, sehingga banyak memakan korban akibat terjangkit ISPA di Riau karena asap,” kata Baron, kepada awak media, Jum’at (13/9/19), di Pekanbaru.
Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Riau, sampai September sudah mencapai 281.626 orang yang terserang penyakit ISPA.
“Saya sangat kasihan dengan nasib rakyat Riau yang terindikasikan korban proyek dari kebakaran Lahan dan Hutan di Provinsi Riau, sekarang sudah masuk kepada level yang berbahaya udara di Riau, dan yang terserang ISPA sudah mencapai 281.626,” kata Baron.
Lanjut Baron, Gubernur Riau seharusnya sudah mempunyai terobosan-terobosan untuk penanganan Karhutla di Riau. Karena, kejadian ini bukan yang pertama kali terjadi di Riau dan Gubernur Syamsuar juga warga tempatan dari Provinsi Riau.
“Sudah hampir 7 Bulan Gubernur Syamsuar-Edy Natar duduk manis. Masa tidak punya terobosan untuk penangan Karlahuta, jadi bisa kita nilai bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur tidak bekerja dengan baik,” ujar Baron.
Pengurus Wasekjen Eksternal PB HMI ini juga menegaskan kepada Gubernur Riau, agar tegas terhadap korporasi yang lahan konsesinya terbakar di cabut izinnya, guna efek jera terhadap korporasi yang lalai dalam menjaga diwilayah konsesinya.
“Sama ratakan hukumnya yang di berikan kepada masyarakat dengan Perusahaan. Jangan tebang pilih soal penegakan hukum dimasalah Bencana Asap ini,” tandas Baron.**
Laporan by: Emilia
Editor by: Mmd
