ROKANHILIR – Proyek pembangunan/Peningkatan PSU Kawasan Pemukiman Pertanahan Kecamatan Bangko yang dibiayai oleh APBD Propinsi Riau, dengan sturuktur pekerjaan kontruksi Ready mix tanpa warmest atau pun besi dan pengawas konsultan tetap.
Dikonfirmasi dilapangan, tepat pada Minggu, Tanggal 1 September 2018 lalu, awak media ini dan awak media pantauriau.com menemui kontraktor pemenang lelang Proyek pembagunan/peningkatan PSU, Kecamatan Bangko, dari Didinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pertanahan, Propinsi Riau dilokasi, Jalan Sentosa, depan sebuah Hotel di Bagansiapiapi.
“Koordinator Teknis (Kortek) Dinas Perkim Riau, masih di Pujud, kalau sebagai pemilik, kontraktor yang enggan menyebutkan namanya itu yang mencatut nama oknum TNI bernama Kapten Bambang yang berada dikamar Hotel tepat depan pekerjaan sedang berjalan,” katanya.
Baca Juga : Gang Jalan Masih Bagus Dirigid, Mubazir & Tak Tepat Sasaran
Saat awak media ingin jauh menelusuri posisi orang tersebut yang dicatut tidur dikamar berapa, namun ia tidak mau menjawabnya dan meninggalkan beberapa awak media yang ada.
Sementara untuk diketahui, dari data lelang LPSE Provinsi Riau, ada Tiga (3) rekanan yang lulus mengikuti proses lelang tersebut, dan dimenangkan oleh.
CV. MUTIARA ABADI. Alamat Jalan. Rawa Wiri, No 16, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru, dengan besar penawaran Rp. 764.672.066,53,- dengan penawaran diurutan kedua.
Dari plang Proyek yang ditempelkan didinding rumah salah satu warga yang ukuran tidak lebih dari 15×20 CM yang tertera tanpa ada konsultan pengawas ditambah tidak diketahui berapa panjang kali lebar jalan yang dibangun dari uang Rakyat itu.
Ada dugaan proyek tersebut sarat kepentingan dan seolah-olah diseting untuk dimenangkan kepada perusahaan jelas siapa pemenangnya dan dugaan keterlibatan orang penting ataupun berpengaruh pada lelang itu.
Dan membuat lebih anehnya, pekerjaan tersebut tanpa diawasi oleh pihak-pihak yang terkait didalamnya seperti konsultan pengawas yang fungsinya sudah jelas diatur dalam peraturan mentri pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2008 Tahun 2008/Tentang pedoman umum tentang pengawasan di BAB 1 Huruf C tentang tujuan pengawasan, Serta koordinator teknik pun tidak dijumpai dilapangan padahal pekerjaan tersebut bekerja sampai malam hari.
Minimnya pengawasan membuat leluasa kontraktor bekerja tanpa diawasi oleh konsultan serta koordinator teknik sehinga jalan tersebut sudah retak seperti yang dilansir oleh media online wawasanriau.com tanggal 2 september 2018 dan hasil iinvestigasi selasa tanggal 2 september 2018 memang ada keretakan itu dan sudah ditambal sulam.
Ditempat yang sama, tokoh masyarakat yang tidak mau disebut namanya saat dimintai tanggapannya mengatakan bahwa proyek ini bersifat mubazir dan tidak tepat pada sasaran karena jalan ini masih bagus dan bukan jalan protokol, atau jalan umum.
Sementara masih banyak jalan yang lebih parah kondisinya dan merupakan jalan protokol yang dilalui kendaraan maupaun pejalan kaki.
“Kita selaku masyarakat, mehimbau pemerintah Rokan Hilir Terutama kepada Bapak Bupati Rokan Hilir yang terhormat, dan jajaran OPD terkait untuk lebih jeli dan peka melihat kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat, supaya bermanfaat bagi masyarakat dan tidak mubazir seperti ini,” tandas pria paruh baya itu, yang datang menggunakan sepda dayung lawas.(gp3)
