LINGGA – Menyampaikan Aspirasi Nelayan, DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Lingga menghadiri Rapat Dengar Pendapat (Hearing) bersama Komisi II DPRD Kepri, Selasa (05/07).
Rapat dengar pendapat dihadiri langsung oleh Ketua DPC HNSI Lingga Ruslan alias Jagat dan Wakil Ketua Bidang Investasi, Permodalan Daya Saing Usaha, Raja Siagaian dan Ideraddy.
Dalam hearing tersebut, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Ketua DPC HNSI Lingga kepada DPRD Kepri diantaranya ialah.
Meminta pemerintah agar menambah Kuota BBM Solar bersubsidi untuk nelayan dengan sesuai kota, dan mempermudah persyaratan pengurusan rekomendasi BBM.
Selain itu, Ruslan pun berharap dikembalikan lagi ke Pemkap Lingga yang saat ini mash dipegang TDKP provinsi.
“Ini inginnya Nelayan kita (Kab. Lingga) pejabat terkait mendukung program dan anggaran kepada nelaya demi meningkatkatkan perekonomian nelayan itu sendiri,” ujar Ruslan.
“Meminta pemerintah untuk memberi pengawasan terhadap kapal – kapal dari daerah lain. Apa lagi sampai melanggar zona wilayah penangkapan ikan yang rata di atas GT 6. Beri sanksi tegas dan tindakan tegas, agar memberi epek jera,” pinta nelayan kabupaten lingga.
Ruslan juga mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk memperjuangkan nasib nelayan di Kepri, khususnya nelayan Kabupaten Lingga.
“Saya Saat ini bersyukur bisa bersilaturahmi dengan anggota DPRD Kepri Komisi II, dengan semangat, saya akan turut memenuhi harapan dan memperjuangkan nasib nelayan kusus nya di Kabupaten Lingga,” katanya.
Dilanjut Ruslan kembali, dia mengatakan saat menyerap aspirasi masyarakat nelayan Kabupaten Lingga, pada hari Rabu dirinya bersama rekan-rekan HNSI lainnya akan menyampaikan lagi aspirasi ini ke DPR RI di jakarta
Permintaan khusus juga disampaikan kepada Kepala Daerah Lingga untuk mendukung program dan anggaran kepada nelayan demi menikatkatkan prekonomian nelayan itu sendiri
“Kami berpesan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, agar turut memperhatikan nasib masyarakat Lingga khususnya nelayan. Dan berharap untuk nelayan di Tahun 2030 udh siap kartu KU SUKA,” paparnya.
“Untuk intasi yang terkait tentang kelautan sangat diharapkan kerja samanya, untuk membantu nelayan kita. Saat ini belum mencukupi yang namanya subsidi nelayan. Dengan agenda rapat di Jakarta besok rapanya hari Kamis,” kata Ruslan.**
Laporan by: Afrizkay
Editor by: Mmd
