“Kasihan Nelayan kita kalau begini terus. Program BPJS Ketenagakerjaan jelas ingin membantu para Nelayan agar ekonomi membaik dipase non produktip kerja. Gimana mau ‘setara’ kata baik, jika masalah buku nikah saja menjadi hambatan atau halangan yang menyulitkan Nelayan,” ketusnya.
F-SPSI NIBA mendesak Dinas Perikanan Kabupaten Lingga dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang untuk:F-SPSI NIBA Minta Dinas Perikanan dan BPJS Ketenagakerjaan cabang Tanjungpinang Turun Langsung ke Lapangan
1. Melakukan sosialisasi langsung ke kampung-kampung nelayan** terkait manfaat, prosedur, dan persyaratan klaim BPJS Ketenagakerjaan.
2. Mendampingi peserta dalam melengkapi dokumen, khususnya legalisasi buku nikah atau dokumen pengganti.
3. Menyediakan mekanisme bantuan cepat bagi ahli waris nelayan yang menghadapi kendala administrasi saat mengajukan klaim.
“Program ini bagus, tapi kalau tidak disosialisasikan dan dibimbing dengan baik, manfaatnya tidak akan dirasakan maksimal oleh nelayan dan keluarganya. Kami berharap pihak terkait segera turun ke lapangan,” tutup Christophorus.
Dengan langkah nyata dan komunikasi yang intens, diharapkan tidak ada lagi keluarga nelayan di Kabupaten Lingga yang gagal menerima hak jaminan karena tersandung persoalan administrasi.**
