LINGGA – Kabupaten Lingga kini menghadapi pase krisis stadiun III (3), di sektor Ketenaga Kerjaan. Hal tersebut terjadi karena minimnya ketersediaan lapangan kerja, sementara siswa/i tamat sekolah menengah atas terus diproduksi.
Sehingga, memicu gelombang keresahan sosial. Ratusan orang, mulai pekerja harian hingga tenaga honorer, telah kehilangan harapan dan masa depan untuk layak hidup di kampung halamannya sendiri.
Lebih tragis lagi, akibat dari hal tersebimut sangat berdampak kepada ekonomi dan pasti menjalar ke ranah ekonomi keluarga, sehingga angka perceraian pun melonjak. Dan akan menambah angka kriminalitas yang tinggi.
Berdasarkan kajian beberapa penelitian, Christophorus Mercurius, Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F-SPSI) NIBA Kabupaten Lingga, angkat bicara dengan lantang. Dan Ia menyebutkan, kondisi ini bisa menjadi ‘Bom waktu sosial’ seketika, karena Pemkab Lingga mengabaikan dan berlarut-larut.
“Lapangan kerja nyaris tidak ada, masyarakat hanya disuruh bertahan dengan janji-janji kosong, sementara perut mereka lapar. Ini bukan sekadar soal ekonomi, ini menyangkut harga diri dan keutuhan keluarga,” tegas Christophorus saat ditemui, Jumat (8/8).
Ia menambahkan bahwa banyak pekerja terpaksa merantau keluar daerah hanya demi menyambung hidup. Meninggalkan keluarga, yang kemudian rapuh akibat jarak dan tekanan ekonomi. Beberapa orang bahkan memilih bercerai karena ketidak mampuan memenuhi kebutuhan dasar.
“Apakah pemerintah daerah menunggu semua keluarga di Lingga tercerai-berai dulu baru bertindak?” ketus Bung Chris, sapaan akrabnya.
Menurut data logis yang berhasik dikumpulkan F-SPSI NIBA, setidaknya ratusan orang di Kabupaten Lingga kini tidak memiliki pekerjaan tetap. Banyak dari mereka dahulunya honorer, kini dirumahkan tanpa solusi jelas. Sektor industri nyaris tak berkembang, dan peluang usaha lokal minim dukungan.
Christophorus menyerukan agar Pemkab Lingga segera merumuskan kebijakan konkrit dan bukan sekadar seremonial belaka atau omon-omon doank.
“Kami tidak butuh seminar atau pertemuan formal sifatnya seremonial, hanya menghabiskan anggaran APBD Lingga. Kami butuh lapangan kerja nyata, kami butuh kehadiran Pemerintah terkhususnya Pemkab Lingga, solusi dan win-win solusi harus dipikirkan, untuk menyelamatkan anak negri,” tegasnya.
Masyarakat Kabupaten Lingga, kini berharap ada langkah cepat dan nyata dari pemerintah daerah maupun provinsi. Jika tidak, potensi eksodus penduduk usia produktif akan makin besar, menyisakan daerah yang stagnan dan generasi muda yang kehilangan arah.**
