ROHIL – Setelah melalui beberapa tahapan dan pembahasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir resmi menggelar rapat paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) tahun 2021, Senin (15/3/2021).
Dalam rapat yang digelar diruang sidang DPRD Rohil itu, selaku pimpinan rapat, Ketua DPRD Rohil, Maston yang didampingi Wakilnya, Basiran Nur Efendi mengatakan, dengan telah disahkannya APBD Rohil tersebut agar Pemerintah Daerah dapat segera membayarkan gaji para honorer yang telah lama menanti.
Selain itu Maston juga mengharapkan, dengan kondisi APBD yang defisit seperti saat ini, kepada dinas-dinas terkait agar dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pemerintah Daerah juga terpaksa harus siap merampingkan OPD yang ada.
“Artinya dengan adanya perampingan, sebagian anggaran ini bisalah digunakan untuk prioritas pembangunan yang ada di Kabupaten Rohil”. Kata Maston.
Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Rohil, Suyatno mengungkapkan rasa syukurnya atas terlaksananya pengesahan APBD tersebut, menurutnya hal ini tidak terlepas dari peran serta semua pihak yang telah bekerja keras dan dilakukan secara marathon, untuk itu pihaknya juga akan menyegerakan penyerahan hasil pengesahan tersebut ke Pemerintah Provinsi.
“Alhamdulillah anggaran APBD Rohil tahun 2021 telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Rohil hari ini, dan insya alloh malam ini juga tim DPD kita berangkat ke pekan baru untuk mengantarkan hasil pengesahan APBD ini”. Ujar Suyatno.
Dikatakannya lagi, bahwa pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Provinsi Riau untuk APBD Rohil agar segera dievaluasi dan disahkan, karena APBD tersebut sangat diharapkan oleh Pemerintah dan masyarakat Rohil.
“Secepatnyalah untuk APBD kita ini disahkan dan segera diaputasi, mungkin waktunya bisa sampai 3 hingga 4 hari, setelah itu prosesnya diharapkan berjalan sebagai mana yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah dan juga masyarakat Rohil khususnya”. Tambah Suyatno.
Lebih lanjut Bupati menjelaskan, anggaran sebesar Rp 1.3 Triliun lebih itu akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, penanganan Covid-19, penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan berbagai kegiatan lainnya yang bersifat prioritas.
“Terutama sekali infrastruktur, kesehatan dan pendidikan juga penanganan covid dan kebakaran hutan dan lahan serta berbagai kegiatan lain”. Pungkasnya. **(Basri)
