GoPesisir.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) H Nasrudin Hasan menerima aduan Asosiasi Penambang rakyat Indonesia (APRI) ke DPRD Rohil, terkait adanya pungutan-pungutan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang beseragam, yang pertama mereka mempertanyakan tentang masalah izin dan disertai meminta pembiayaan, Rabu (12/10/16).
“Dalam pembiayaan itu ada sifatnya bulanan itu yang dilaporkan kepada kita. Yang kita ketahui galian C itu sudah menjadi kewenagan Pemprov Riau, maka dari itu kita minta kepada masyarakat supaya mengurus izin pengalian C tersebut. Tentu mereka meminta rekomendasi kepada pihak pihak terkait di Rohil seperti Bapeldalda dan Bupati Rohil,”kata Ketua DPRD Rohil H Nasrudin Hasan saat dikonfirmasi, Rabu (12/10/16).
Nasrudin Hasan minta kepada bapak kapolres supaya menertibkan kalau ada anggotanya yang ikut untuk menyulitan para penambang itu dengan alasan menayakan izin pada awalnya, dan terus dilanjutkan adanya storan bulanan.
Untuk itu Nasrudin Hasan menghimau kepada pemerintah kabupaten maupun Pemprov Riau supaya membantu pengurusan izin tersebut, jagan setekat pengurus izin itu tidak dibantu. Kita tahu persis ada perintah dari bapak Presiden Republik Indonesia melalui Kapolri seluruh intasi yang terkait supaya menghilangkan pungli-pungli yang berada di intasi pemerintah, terutama kantor pelayanan pablik.
Kalaulah mereka itu tidak ada izin kita berikan izin dan kita bantu supaya izin yang diberikan itu ada dimasukan kepada negara, dari pada mereka tidak memiliki izin tetapi ada uang yang keluar dari mereka dan uang itu masuk pada oknum-oknum.
Lanjut politisi partai Golkar ini, maka dari itu saya meminta kepada semua pihak terkait kepada pihak-pihak penegak hukum rokan hilir melihat ini sebagai himbauan dari pada masyarakat dan mari kita sama-ama tegakan aturan mari kita sama-sama bina kepentingan bersama, kalau tidak miliki izin mari kita bantu.
“DPRD akan membantu orang-orang yang meminta izin itu mengawal mereka samapi kantor mana mereka perlu, karena mereka mereka itukan tidak mengerti dan bagai mana izin itu bisa keluar. maka dari itu mari kita sama-sama kiat menyimak himbauan bapak peresiden kita lihat apa yang dilakukan bapak Kapolri dan menteri Perhubungan, itu suatu sikap yang luar biasa yang saya lihat pada zaman sekarang ini. Mereka melakukan penertiban dan saya salut pada menteri perhubungan bahkan dia sendiri menghimbau pihak yang berwajib untuk datang kantor menteri perhubungan supaya untuk menertibkan pungli tersebut,”jelas Nasrudin Hasan.
Biasanya kepala-kepala intitusi itu menghindar, kalau intitusi saya tidak ada masalah, intitusi saya bersih, masyarakat yang datang ke DPRD ini kita anjukan jempol juga karena mereka mau menemui pimpinan DPRD menyampaikan keluh kesahnya dan kita sejalan apa yang dihimbaukan bapak presiden dan bapak Kapolri tersebut.***
