BANGKO – DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menekankan dan mendesak agar Pemkab Rohil segra evaluasi dan mencopot jabatan Plt Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlat) yang dijabat oleh Muhammad Amin.
“Ia (Plt Dinas Diskanlat,red) telah membuat jarak dengan anggota Legislatif dan Ia juga telah menciptakan ketidak harmonisan antara Legislatif dan Bupati Rohil,” demikian kata Ketua Fraksi Gerindra, Hendra ST kepa awak media, Rabu (27/7/16) diruang kerjanya.
Dijelaskan Hendra kembali, Plt Kepala Diskanlat kinerjanya sangat tidak memuaskan dalam menjalankan program pemerintah yang menyentuh terhadap masyarakat. Selain itu program dan kegiatan yang dilaksanakan juga kurang dikontrol.
Bukan hanya itu saja, kinerja dan sikap M Amin kepada lembaga DPRD juga dinilai seolah-olah telah membuat jarak terhadap hubungan harmonois antara DPRD dengan Bupati. Contohnya, ada upaya M Amin supaya DPRD dan Bupati bereselisih paham terkait pertanyaan realisasi kegiatan yang ada didinasnya dan juga dana DAK.
“Ia menjawab selalu dilemparkan langsung saja ke Bupati. Jadi, apa gunanya dia sebagai kepala dinas kalau tidak bisa menjawab. Ini yang membuat kita tidak nyaman. Kalau memang Plt saudara Amin dipertahankan akan kacau,” ungkapnya.
Contoh lainnya, sambungnya, Diskanlat juga tidak memperhatikan para nelayan Rohil salah satunya dengan memberikan bantuan GPS. Sehingga, belum lama ini 19 nelayan Rohil tertangkap diluar perbatasan. Meski sudah bebas, Dewan menginginkan agar hal ini tidak terulang lagi.
“Hal itu tidak dipikirkannya. Intinya, Kadis tersebut kurang berivonasi untuk kemajuan masyarakat Rohil. Jadi kami sepakat agar segera dicopot dan jangan sampai ini berlarut-larut, sebab masih banyak yang lebih kompeten dan senior,” pungkasnya.
Poating by: fzr
