PEKANBARU – Salah satu inisiator Hak Angket menaggapi kedatangan Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldi Jusman ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (5/4/2016). Noviwaldy mendatang KPK, untuk berkonsultasi terkait kisruh masuknya anggaran dana eskalasi sebesar Rp220 miliar di APBD Perubahan Riau 2015.
“Apa yang dilakukan Noviwaldi itu bagus, itu baru namanya pimpinan yang bertanggungjawab. Perlu dicontoh,” kata Adil kepada GoRiau.com melalui sambungan telepon.
Namun demikian, Adil menilai sikap Noviwaldi mendatangi KPK hanya bentuk pencitraan agar pimpinan dewan dianggap tidak bersalah dalam kasus ini. Ia mengatakan, kalangan dewan mengajukan Hak Angket, adalah upaya untuk mencari jawaban dari masuknya anggaran untuk pembayaran hutang daerah tersebut.
“Jadi kami hanya bertanya, kenapa anggaran itu bisa masuk. Padahal jelas saat pembahasan di Badan Anggaran, itu ditolak. Ini yang perlu dijelaskan,” sampai Adil lagi.
Ia menyebutkan, dana itu masuk tiba-tiba setelah salah seorang pimpinan dewan tanpa diketahui datang membahas anggaran yang sudah final ke Kementerian Dalam Negeri.
“Saya juga sudah bertanya ke orang di Mendagri, kok anggaran ini bisa masuk. Dari mana aturannya. Mereka tak bisa menunjukkan aturan membenarkan anggaran itu masuk,” ujar Adil merinci.
“Jadi, kalau pak Noviwaldi ke KPK, itu lebih bagus. Sebelum datang para pemulung atau masyarakat yang melapor ke KPK nanti. Ini mempercepat, agar jelas semuanya,” lanjutnya.
Namun demikian, Adil mengaku sebagai inisiator Hak Angket, pihaknya tetap akan melanjutkan kasus ini, meskipun Noviwaldi sudah mendatangi KPK. “Kami tetap akan jalan sampai tuntas,” pungkasnya. ***
goriau.com
