PEKANBARU – Disaat kita semua bersemangat mengawal pembangunan yang ada di daerah ke arah yang lebih baik, hari ini telah kembali dinodai oleh momok yang menakutkan bernama KORUPSI. Pembangunan yang mangkrak, honorer dirumahkan, APBD minus, diduga karena banyaknya koruptor yang sampai hari ini melenggang bebas di Rokan Hilir (Rohil).
Baca Juga : DPD RCW: Hargai Kejati Riau Karena Dugaan Kasus Itu Masih Proses Penyelidikan
Aliran dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas dan umum malah di manipulasi oleh kantong para pejabat nan kaya namun tak bermoral. Dugaan kasus tindak pidana korupsi terkait pekerjaan proyek Labuhan tangga di Kabupaten Rokan Hilir, diduga telah merugikan negara sebanyak 1,2 M, berdasarkan audit BPK RI serta pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Riau terhadap 3 orang saksi di antaranya Kepala Dinas PUPR dan 2 orang panitia lelang proyek pengaspalan jalan mengindikasi keterlibatan Kadis PUPR Rohil korupsi terhadap proyek jalan tersebut.
Baca Juga : Wow.. Hipemarohi Kecam Tindakan PUTR Rohil, Yang Mendahului Atas Proses Penyelidikan Kejati Riau
Maka dari itu, aliansi mahasiswa peduli Rohil (AMPi) menuntut Kejaksaan tinggi Riau:
1. meminta Kejaksaan tinggi Riau meningkatkan status saksi menjadi tersangka terkait dugaan korupsi proyek jalan Labuhan tangga.
2. meminta Bupati suyatno untuk mencopot Kepala Dinas PU PR Rohil yang terlibat korupsi proyek jalan.
3. meminta Kejaksaan Tinggi Riau untuk mengusut kembali korupsi Jembatan Pedamaran di Kabupaten Rokan Hilir.
Demikian surat pernyataan ini kami buat dan sampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. koordinator umum: Muhammad Nur Latif, Jendral lapangan: Benny Setiawan, koordinator lapangan: Alfarisil Munir, penerima Kejati Riau: Humas, ditandatangani.
Aksi demo tersebut dilakukan puluhan mahasiswa asal Rohil didepan kantor Kejati Riau yang tergabung di Aliansi Mahasiswa Peduli Rohil (AMPi), Jum’at (5/10/18) lalu.
Sementara, pada hari Sabtu, Tanggal, 6 Oktober 2018, Humas Kejati Riau, Muspidauan SH, saat dikonfirmasi awak media ini via masnger WA pribadinya membenarkan ada aksi demo yang dilakukan mahasiswa didepan kantor Kejati Riau.
“Kata teman-teman pengunjuk rasa 1,2M itu berdasarkan audit BPK, saya belum lihat audit tersebut, lihat aja dulu,” katanya singkat.(gp8)
