Rapat Bersama Mentri Pertanian, Dumai Masuk Wilayah Program Swasembada Pangan

DUMAI – Kota Dumai masuk dalam salah satu dari 44 Kabupaten/Kota di Indonesia yang masuk dalam program pemerintah pusat yakni program lumbung pangan wilayah perbatasan. Bahkan Walikota Dumai, Zulkifli As pada akhir pekan lalu ikut dalam rapat bersama kementrian  Pertanian dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigasi.

Rapat itu merupakan upaya gembangkan sektor pertanian di daerah perbatasan, dan itu dilakukan untuk mewujudkan daulat pangan nasional dan memberikan perhatian kepada daerah-daerah perbatasan Indonesia.

Dalam implementasinya, setiap wilayah perbatasan didorong mampu swasembada padi, jagung, cabai, bawang merah, serta komoditas lainnya sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut.

”Pemerintah pusat sudah berkomitmen untuk membangun lumbung pangan di daerah perbatasan dan daerah transmigrasi. Hal itu diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan menekan inflasi,” ujar Walikota Dumai, seperti dilansir trajunews.com

Rencananya pemerintah pusat, akan menyediakan lahan sebanyak 20.000 hektar dengan anggaran sekitar Rp 40 Miliar. (belum termasuk alat mesin pertanian). ”Rp 100 miliar untuk satu wilayah perbatasan,” terangnya.

Dijelasnnya, kementrian  menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam membangun lumbung pangan di perbatasan. Dimulai dengan mengindentifikasi kebutuhan dari negara tetangga, menggali potensi sumber pertumbuhan baru pangan perbatasan, pencanangan program dan kegiatan perbatasan secara komprehensif dan berkelanjutan, serta sinergisme dalam melaksanakan program.

”Nanti sisanya (hasil pertanian) kami ekspor ke negara tetangga, itu target pemerintah pusat,” terangnya.

Namun, ia mengatakan ada beberapa keluhan, untuk kota Dumai dalam  mengembangkan sektor pertanian. ”Bahwa kota Dumai, 76 persen masih status kawasan hutan, ini yang sedang saya sedang bahas dengan kementrian LKH bersama mentri pertanain,” tambahnya.

Ia berharap dengan pertemuan itu ada solusi agar lahan kawasan hutan bisa dilepaskan, sehingga untuk pengembangan baik sektor pertanaian maupun sektor lainnya bisa lebih bisa baik lagi kedepannya. ”Mudah-mudahan dengan usaha ini, kawasan hutan bisa dilepaskan,” tutupnya.***

Laporan: tnc/gopes

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *