PEKANBARU – Merasa terus dituding sebagai dalang masuknya anggaran dana eskalasi Pemprov Riau pada APBD Perubahan 2015. Noviwaldy Jusman memilih menyerahkan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (5/4/2016) mendatang. Namun niat Noviwaldy coba dihalangi-halangi.
Wakil Ketua DPRD Riau ini merasa tidak nyaman dengan tudingan yang mengarah padanya. Padahal, kata dia, proses masuknya anggaran pembayaran hutang daerah sebesar Rp220 miliar itu di APBD P 2015, kecolongan bagi lembaga dewan.
“Banyak anggota dewan membujuk saya (tidak melapor ke KPK), tapi saya katakan, No,” kata Noviwaldy, Jumat (1/4/2016).
Noviwaldy mengaku yakin untuk melaporkan ke KPK, dalam upaya pencegahan, karena dia yakin seribu persen tidak melakukan pelanggaran dalam kasus ini.
“Banyak yang suruh tetap hadir Senin (Rapat terkait pembahasan eskalasi)..Saya katakan, untuk (hadir) mempertontonkan tuan-tuan menuding nuding saya?” lanjut Noviwaldy.
“Saya tetap pada prinsif. Kalau saya gak bersih, takutlah saya,” ulangnya.
Lalu, apa hasil yang diharapkan Noviwaldy dengan melaporkan ke KPK? Ia mengatakan, menunggu tanggapan KPK untuk menilai dan memeriksanya sesuai mekanisme lembaga tersebut. ***
goriau.com
