PELALAWAN – Ketua dewan Pimpinan Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) terpilih, Kabupaten Pelalawan, Pranseda Simanjutak SH, menyayangkan sikap Pemerintah Daerah yang memangkas Anggaran kerjasama Publikasi Media di tengah Pandemi Covid-19.
Menurutnya, peran media merupakan bagian yang terpenting dalam penanganan Covid-19 oleh Tim Gugus Tugas Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
“Peran media Massa dalam memberikan informasi perkembangan dan penanganan wabah yang mematikan ini, baik dari pemerintah Pusat mapun dari pemerintah daerah misalnya. Wartawan menjadi tuntutan utama masyarakat untuk mendapat berbagai informasi yang benar dan akurat,” kata penerima Mandat DPC PPWI Pelalawan ini, Sabtu (13/6/2020).
Pranseda Simanjuntak, SH mengatakan. Media Massa, menjadi sebuah akses utama yang dibutuhkan dalam memberikan informasi- informasi terkini, baik keberhasilan pelaksanaan program pembangunan SDM, Ekonomi masyarakat, pembangunan Infrastruktur, SDA, Hukum, Politik, Wirausahaan dan terlebih penanganan Covid-19. Dengan demikian, sejatinya Perusahaan Pers Indonesia akan mendapat perhatian serius pemerintah di berbagai daerah.
“Iyalah, semestinya pemerintah daerah akan memberikan perhatian serius sesuai arahan Dewan Pers yang meminta pemerintah daerah agar memberikan perhatian kepada media massa dan wartawannya, karena media dan pelaku Jurnalistik menjadi kelompok yang terdampak Covid-19,” ujarnya.
Selain itu juga, kata Sekretaris DPC LSM KPKN pelalawan ini, wartawan merupakan profesi yang rentan terpapar Covid-19. Kendatipun ditengah pandemi Covid-19 namun wartawan tetap menjalankan tugasnya diberbagai medan peliputan yang berpotensi resiko tinggi.
Hal ini di katakan Pranseda Simanjuntak SH, karena menyinggung anggaran Kerjasama Publikasi Media di DPRD Kabupaten Pelalawan yang sampai detik ini belum dilaksanakan.
Selain kerjasama publikasi tersebut belum dimulai di Bidang Sekretriat Dewan (Sekwan) dan bahan ada angin-angin informasi bahwa anggran kerjasama publikasi di Lembaga Parlemwn itu telah dipangkas untuk dana penanggulangan Covid-19.
Jikan benar hal itu, tentunya dianggap bahwa pemangkasan Anggaran dana kerjasama publikasi media massa itu di DPRD Pelalawan dinilai merupakan kebijakan yang akan menuai protes dari para Perusahan Pers dan Wartawan terhadap Dewan.
“Seyogyanya anggaran publikasi media di DPRD tersebut ditambah agar sosialisasi perkembangan Covid-19 lebih masif sampai ke masyarakat,” kata Pranseda, kesalnya.
Memang betul, Pemda (Kominfo) memiliki media sosial dan situs resmi. Walaupun sedemikian dan tidak mencukupi kebutuhan informasi masyarakat tanpa adanya spot kontrol sosial yang lebih besar dalam menentukan informasi perkembangan penanganan Covid-19 ini.
“Tidaklah bijak jika anggaran publikasi itu dipangkas, seharusnya ditambah agar media mendapat porsi anggaran tambahan di tengah pandemi Covid-19 ini,” ungkapnya.
Kepada media ini Pranseda mengajak pemerintah untuk menyadari bahwa penyebarluasan berbagai informasi pembangunan daerah termasuk informasi penanganan Covid-19, disajikan oleh media massa setiap harinya. Ini merupakan bukti peran media disegala lini informasi pembangunan. Untuk itu, pemerintah harus membuka mata akan peran media yang patut memberika perhatian melalui penambahan anggaran kerjasama publikasi dan bukan dipangkas atau dikurangin.
“Kami dari Organisasi PPWI Pelalawan, meminta pemerintah jernih dan cermat dalam menerapkan kebijakan anggaran, terutama anggaran media massa dalam menghadapi Covid-19 ini. sebab, Issue Covid-19 ini masih terus berlangsung sampai batas waktu yang belum ditentukan, artinya pemerintah harus benar-benar mengkaji dan mempertimbangkan kebijakan pemangkasan alokasi anggaran yang sangan dibutuhkan oleh media massa,” harapnya.
Menurutnya, Pemangkasan anggaran publikasi media di DPRD Pelalawan, dipastikan akan mengundang kekecewaan dari berbagai pemilik media yang menilai kebijakan itu sangat merugikan dan tidak menghargai peran media dalam realisasi program pembangunan daerah. (Rilis)
