Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah menjadikan sejumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada level Puskesmas Rawat Inap. Keberadaanya tersebar pada beberapa kecamatan dan membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, terutama pada kawasan yang jauh dari RSUD RM Pratomo Bagansiapiapi.
Kepala Dinas Kesehatan Rohil dr. Junaidi Saleh, M.Kes melalui Sekretaris Dinas Kesehatan Suryadi, SH merinci, dari 19 puskemas yang ada di Rokan Hilir, sembilan diantaranya merupakan Puskesmas Rawat Inap, rinciannya, Kecamatan Rimba Melintang, Puskesmas Rawat Inap Rimba Melintang, Kecamatan Bangko Pusako, Puskesmas Rawat Inap Bangko Kanan dan Puskesmas Rawat Inap Bangko Jaya, Kecamatan Tanah Putih, Puskesmas Rawat Inap Sedinginan, Kecamatan Pujud, Puskesmas Rawat Inap Pujud, Kecamatan Kubu Babussalam, Puskesmas Rawat Inap Kubu, Kecamatan Bagansinembah, Puskesmas Rawat Inap Baganbatu, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Puskesmas Rawat Inap Panipahan.
Sepuluh puskesmas yang belum menjadi puskesmas rawat inap, rinciannya, Kecamatan Bangko, Puskesmas Bagansiapiapi dan Puskesmas Bagan Punak, Kecamatan Pekaitan, Puskesmas Pekaitan, Kecamatan Bagansinembah, Puskesmas Balai Jaya, Kecamatan Simpang Kanan, Puskesmas Simpang Kanan, Kecamatan Sinaboi, Puskesmas Sinaboi, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Puskesmas Tanah Putih Tanjung Melawan, Kecamatan Batu Hampar, Puskesmas Bantaian, Kecamatan Rantau Kopar, Puskesmas Rantau Kopar dan Kecamatan Tanjung Medan, Puskesmas Tanjung Medan.
Yang membedakan antara puskesmas dengan puskesmas rawat inap berpedoman kepada yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, diantaranya Ruang Pelayanan dan Alkes, Standar Tenaga Minimal.
Ruang Pelayanan dan Alkes, Puskesmas Rawat Inap harus memiliki Ruang Gawat Darurat dengan Alkes Set Gawat Darurat, sedangkan puskesmas hanya Ruang Tindakan dengan Alkes Set Tindakan Medis/Gawat Darurat, memiliki Ruang Kesehatan Ibu dan Imunisasi dengan Alkes Set Pemeriksaan Anak dan Set Imunisasi, memilki Ruang Kesehatan Ibu dan KB, dengan Alkes Set Pemeriksaan Ibu dan Set Pelayanan KB, sedangkan puskesmas hanya disediakan satu ruangan, Ruangan Kesehatan Ibu dan KB.
Pukesmas Rawat Inap harus memiliki Ruang Tindakan dengan Alkes Set Tindakan Medis, sedangkan puskemas tidak memiliki ruangan ini, memiliki Ruangan Rawat Inap dengan Alkes Set Rawat Inap, sedangkan puskesmas tidak ada.
Selain itu, ada persamaan antara puskesmas rawat inap dengan puskesmas, diantaranya sama-sama memiliki Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut dengan Alkes Set Kesehatan Gigi dan Mulut, memiliki Ruangan ASI dengan Alkes Set ASI, memiliki Ruangan Promkes dengan Alkes, memiliki Ruangan Farmasi dengan Alkes Set Farmasi, memiliki Ruangan Persalinan dengan Alkes Set Obstetri dan Ginekologi, Set Insersi dan Ekstraksi AKDR, Set Resusitasi Bayi, memiliki Ruangan Pasca Persalinan Bayi dengan Alkes Set Perawatan Pasca Persalinan, memiliki Ruangan Laboratorium dengan Set Laboratorium dan memiliki Ruangan Sterilisasi dengan Alkes Set Sterilisasi.
Sedangkan untuk Standar Tenaga Minimal, Dokter atau Dokter Layanan Primer, puskesmas di kawasan perkotaan, pedesaan, terpencil dan sangat terpencil, non rawat inap (1), rawat inap (2). Dokter gigi sama, minimal (1), perawat, non rawat inap (5), rawat inap (8), bidan, non rawat inap (4), rawat inap (7) tenaga kesehatan masyarakat, untuk perkotaan non rawat inap (2), rawat inap (2), kawasan pedesaan dan terpencil dan sangat terpencil, non rawat inap (1), rawat inap (1), tenaga kesehatan lingkungan, non rawat inap (1), rawat inap (1), ahli teknologi laboratorium medic, non rawat inap (1), rawat inap (1), tenaga gizi, non rawat inap (1), rawat inap (2), tenaga kefarmasian, kawasan perkotaan, non rawat inap (1), rawat inap (2), kawasan pedesaan, terpencil dan sangat terpencil, non rawat inap (1), rawat inap (2), tenaga administrasi, kawasan perkotaan, kawasan perkotaan, non rawat inap (3), rawat inap (3), kawasan pedesaan, terpencil dan sangat terpencil, non rawat inap (2), rawat inap (2), pekarya, kawasan perkotaan, non rawat inap (2), rawat inap (2), kawasan pedesaan, terpencil dan sangat terpencil, non rawat inap (1), rawat inap (1).
Untuk jumlah, kawasan perkotaan, non rawat inap (22), rawat inap (31), pedesaan, terpencil dan sangat terpencil, non rawat inap (19), rawat inap (27).
Melihat standar yang ada, puskesmas rawat inap di Rokan Hilir ternyata belum memiliki ruangan, alkes serta tenaga yang memadai. Diantaranya, Puskesmas Rawat Inap Rimba Melintang sangat membutuhkan alkes untuk USG minimal tiga dimensi, sehingga melakukan pemeriksaan terhadap orang hamil, tidak memberikan hasil yang maksimal.
Keluhan juga dirasakan Puskesmas Rawat Inap Kubu di Kecamatan Kubu Babussalam, mereka membutuhkan genset dan ambulance, dan kebutuhan sudah dapat dipenuhi Pemkab Rohil sehingga pelayanan mulai baik. Selama ini, puskesmas rawat ini sangat kesulitan jika listrik mati dan jika ada pasien yang hendak dirujuk ke RSUD RM Pratomo Bagansiapiapi atau tempat lainnya.
Lain lagi kondisi di Puskesmas Rawat Inap Sedinginan Kecamatan Tanah Putih, ruang serbaguna yang biasa dipakai untuk memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, kondisinya sudah rusak, sehingga butuh perbaikan secara menyeluruh.
Disamping melengkapi kebutuhan puskesmas rawat inap, Pemkab Rohil juga berupaya meningkatkan status puskesmas yang ada menjadi puskesmas rawat inap, diantaranya, Puskesmas Tanjung Medan, karena lokasinya sangat jauh, terus diupayakan, bahkan pernah dijanjikan penggelontoran dana Rp20 miliar, lalu bekas kantor Camat Batu Hampar juga akan dijadikan puskesmas rawat inap serta Rp2,5 miliar untuk pembangunan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Balai Jaya.
Upaya itu untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dan memang keterbatasan sarana dan prasarana tersebut menjadikan pelayanan yang diberikan kurang maksimal. Namun dengan ruangan, alkes, tenaga medis yang ada pada sejumlah puskemas rawat inap terus dioptimalkan. Bahkan untuk kawasan pedesaan, terpencil dan sangat terpencil keberadaannya sangat membantu.
Terutama menyangkut ruangan rawat inap yang disediakan, meski masih terbatas jumlahnya, pihak puskesmas rawat inap di Rokan Hilir terus memberikan pelayanan terbaik, terutama memberikan kenyamanan kepada pasien, rata-rata tampat tidur serta ruangannya sangat bersih.
Masyarakat yang memiliki penyakit yang parah dan harus dirujuk ke RSUD RM Pratomo, mau tidak mau memang harus menempuh tahapan pengobatan diatas kemampuan puskesmas rawat inap dan ini jumlahnya terbatas, selebihnya bisa ditangani pada tingkat puskesmas rawat inap, sehingga lebih meringankan beban RSUD RM Pratomo Bagansiapiapi.
Dapat dibayangkan, warga Panipahan, Kubu dan Kubu Babussalam jika tidak ada puskesmas rawat inap, mereka akan kesulitan untuk dirawat, karena pergi ke RSUD RM Pratomo Bagansiapiapi membutuhkan transportasi yang tergantung pasang surut, sementara, penyakit datang tak mengenal pasang surut.
Selain itu, masyarakat memang masih mengeluhkan, belum merata berdirinya puskesmas rawat inap, diantaranya Kecamatan Simpang Kanan, Tanjung Medan, Rantau Kopar, Pekaitan, akses yang jauh ke ibu kota kabupaten membuat mereka harus berjuang atau mencari alternative lain, sementara di Kecamatan Bangko Pusako, telah berdiri dua puskesmas rawat inap.
Makanya, untuk mendapatkan standar pelayanan, masyarakat di Kecamatan Rantau Kopar lebih memiliki berobat ke Duri, Kabupaten Bengkalis sedangkan masyarakat Kecamatan Simpang Kanan pada rumah sakit swasta yang ada di Baganbatu.
Namun yang miris, masyarakat Kecamatan Pekaitan, akses jalan menuju Bagansiapiapi yang sulit bila hujan datang membuat mereka harus berjuang melawan sakit mempertahankan nyawa, dan satu-satunya akses kendaraan roda dua bisa lewat menyusuri jalan berlumpur. Kalau tidak terlalu kritis, masyarakat dikawasan ini tidak mau membawa keluarnya yang sakit ke RSUD RM Pratomo Bagansiapiapi.
Sehingga untuk tiga kecamatan ini sangat dibutuhkan sekali puskesmas rawat inap agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai karakterisitik pola kehidupan masyarakat setempat, kebutuhan, menyelesaikan masalah yang biasanya dihadapi masyarakat pada kawasan itu serta perlunya kebijakan dan dukungan pemerintah fokus berdasarkan priority setting.***(Adv/Humas/rohil)
