{(ROHIL)} ~ Belasan karyawan BUMD PT. SPRH (Sarana Pembangunan Rokan Hilir), geruduk Kantor BUMD di Jalan Perniagaan, Bagan Siapiapi. Aksi tersebut menuntut agar Bupati Rohil, Bistamam, merespon nasip 43 karyawan dirumahkan serta mengevaluasi Plt Dirut BUMD yang dinilai minim prestasi selama 4 bulan menjabat.
“Pak Bupati Bistamam harus tanggap persoalan ini. BUMD ini bisa hancur jika dibiarkan begini. Plt Dirut harus tau tugas dan tupoksinya, jika gaya bar-bar niscaya apa yang dilakukan banyak bertentangan dengan aturan. Alamat hancurlah BUMD ini,” kata Khalifah Sandra, dikonfirmasi awak media ini, Senin (22/9), di Bagan Siapapi.
Aksi pagi ini, Khalifah Sandra dan kawan-kawan saat mendatangi kantor BUMD PT. SPRH, satu orang pun karyawan tidak ada yang masuk kerja hari ini, selain sekurity bersama anggota Kodim 0321 Rohil piket.
Dilanjut Sandra, dirinya sempat berkelakar apa karyawan tidak kerja ini tau karena kami nak aksi? Namun pihaknya mencoba konfirmasi pada bagian umum namun tidak diangkat telponnya. Pernyataan janggal, dari Bendahra BUMD Rohil, mengatakan adanya Surat Edaran dari Bupati agar Kantor sementara dihentikan kegiatannya.
“Kami minta surat edarannya (SE) mana, tapi tak bisa ditunjukan bendahara itu sama kami. Jadi, ini lebih parah lagi jam kerja. tapi catut nama Bupati biar gak kerja. Wah, kacaulaah,” ketus Sandra, sembari mengerenyitkan dahi.
Keprihatinan melihat kondisi BUMD Rohil saat ini, menjadi dampak buruk bagi ke 43 karyawan PT. SPRH yang dirumahkan sudah hampir 3 Bulan berlalu tanpa ada kejelasan dan kepastian. Mungkinkah prihal ini dibiarkan berlarut-larut.
“Oknum Plt Dirut ini gayanya bar-bar sekali kami rasakan, merumahkan 43 karyawan tanpa ada sebab dan musibab dan alibinya Evaluasi. Regulasi mana Plt Dirut BUMD bisa merumahkan dan menerima karyawan baru atau lainnya. Merumahkan kami ini jelas cacat hukum, maka kami minta dengan tegas agar Pak Bupati bertindak adil dan BiJaK,” ujarnya.
Sementara, hrapan dan asa dari belasan karyawan yang melaksanakan aksi didepan kantor BUMD Rohil, menurut mereka, bagi Bupati Rohil bukan hal tersebut bukanlah suatu hal yang sulit atau berat untuk segera mengambil sikap. Karena, iia adalah pemegang saham tunggal dibadan usaha berplat merah milik Pemkab Rohil itu.
“Pak Bupati miliki wewenang penuh di BUMD Rohil. Pak Bupati yang terhormat, kami punya keluarga, kami semua adalah sah anak negri ini. Kami seperti ini akibat ulah oknum Plt Dirut, kami berharap Dirut seperti ini segera di evaluasi,” tegas Khalifah Sandra.
