KARIMUN – Kebijakan Gubernur Riau menutup sejumlah pelabuhan di Provinsi itu, dengan alasan untuk mengantisipasi potensi penyebaran Virus Covid-19, memberi dampak buruk pada belasan ribu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, yang sebagian besar adalah warga riau sendiri, selain itu kebijakan ini juga dinilai membuat masalah baru bagi beberapa Kabupaten/Kota diluar dan dalam wilayahnya.
Penutupan pelabuhan yang terjadi ditiga (3) Kabupaten/Kota oleh Gubernur Riau itu, yakni Pelabuhan Selatpanjang, Bengkalis dan Dumai dilakukan selang beberapa hari setelah Kerajaan Malaysia memberlakukan Lockdown dinegaranya untuk mengantisipasi penyebaran Virus Covid-19, pertanggal 21 Maret 2020 lalu.
Dampak dari penutupan itu membuat para TKI yang sebagian besar warga Riau menumpuk di Pelabuhan Karimun, hingga membuat pemerintah daerah setempat terpaksa harus mengurus dengan menginapkannya dihotel selama semalam sebelum mereka pulang kedaerah asal.
Sebagai mana dikatakan Pemerintah Kabupaten Karimun, melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Muhd. Firmansyah pada Rapat Kordinasi bersama tiga Kabupaten/Kota Provinsi Riau terkait dampak dari kebijakan Gubernur Riau. yang dilaksanakan digedung Nasional Karimun, Rabu (1/4/2020).
“Kami hanya berharap kejadian yang tidak diinginkan itu tidak terjadi lagi, jujur saja warga Karimun sangat open menerima para TKI asal Malaysia ini, namun karena keterbatasan daya tampung, petugas serta sumberdaya terpaksa Pelabuhan kami buka hingga pukul 9.00 Wib”. ujar Sekda Karimun.
Menyedihkan lagi, kebijakan ini juga membuat belasan ribu TKI yang sedang berada dipelabuhan Kukup Pontian dan Batu Pahat Malaysia terdampar, sedangkan tidak sedikit dari TKI ini yang izin tinggalnya hampir berakhir.
Selain itu, para TKI yang sudah sampai dinegaranya sendiri juga menimbulkan masalah baru bagi daerah dengan pelabuhan transit yang mereka lewati, karena ketinggalan atau kehabisan kapal ferry ke tujuan asalnya. Hal itu membuat kabupaten-kabupaten tersebut harus menampung, mengurus hingga memulangkan para TKI kedaerah asal masing-masing, sementara petugas dan sumberdaya yang dimiliki sangat terbatas.
Dalam rakor itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam usulan opsinya kepada Gubernur Riau, yang disampaikan Kadis Perhubungan Dr. Aready, mengharap jalur dari Pelabuhan Internasional Malaysia (Batu Pahat.red) langsung menuju Selatpanjang dibuka kembali agar tidak terjadi penumpukan di Pelabuhan Karimun, hal ini juga untuk memudahkan Pemkab Meranti melakukan pendataan dan mengurus para TKI yang kini turun secara terpencar melalui Pelabuhan Tj. Samak, Sungai Tohor, Topang dan lainnya.
Rakor dengan hasil keputusan dari tiga Kabupaten ini juga didukung oleh Tim Gugus Tugas Karimun seperti Kodim Karimun, KSOP, serta Pengusaha Angkutan Transportasi laut yang turut hadir dalam acara tersebut. Bahkan KSOP setempat sempat mengaku siap mengkondisikan kapal dari Pelabuhan Kukup Batu Pahat sebanyak 3 Trip menuju Karimun hingga pukul 9.00 Wib.
“Kami juga akan menyediakan kapal khusus untuk para TKI asal Malaysia agar tidak bercampur dengan penupang Lokal (Domestik),” ujar KSOP. ** (Rls).
