Kantor BPS Rohil Akhirnya Diresmikan

ROKANHILIR Sekian lama dinanti, akhirnya Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) meresmikan kantor senilai Rp 1,7 Miliar. Kantor itu berdiri megah dan mewah di Jalan Kecamatan, Rabu (19/12/18).

Dikonfirmasi, Kepala Biro Umum BPS RI, Badar SE, MSi, mengatakan, pembangunan ini sudah lama terprogram. Dimana seluruh wilayah harus memiliki kantor. Akan tetapi dengan keterbatasan dana dan belum lengkapnya surat menyurat, mengakibatkan pembangunan kantor harus diambil yang mempunyai skala prioritas.

“Dari 37 Satker yang kita usulkan, baru 14 Satker yang sudah dibangun, salah satunya Rokan Hilir ini,” kata Badar, kepada awak media melanjutkan.

“Kalau Rohil ini sudah sangat lengkap, suratnya lengkap dan perizinannya juga sudah lengkap. Dengan kelengkapan itu kita menyiapkan anggaran untuk pembangunannya,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan rasa puasnya terhadap kualitas pembangunan kantor tersebut, dan Ia berharap dengan sudah memiliki kantor sendiri ini para pegawai bisa meningkatkan pelayanan statistik kepada masyarakat.

“Untuk usulan pembangunan pagar kantor dipastikan pada tahun 2020 akan terlaksana, karena semua ini butuh proses dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang ada,” tutupnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Kepala BPS Rohil, Ir Budianto, mengatakan, berdirinya kantor ini berkat perjuangan dan apresiasi yang diberikan oleh pemerintah.

“Tanpa adanya rekomendasi maka pembangunan ini tidak akan terwujud, apalagi waktu pengerjaannya sangat mepet dikejar akhir tahun, dan alhamdulillah pengerjaan bisa selesai tepat waktu,” papar Budi.

Lanjutnya, dalam pembangunan kantor ini tentunya ada beberapa kendala yang dihadapi seperti cuaca, lahan yang masih rawa. Apalagi beberapa bulan belakangan ini musim penghujan sehingga rekanan yang mengerjakan harus menyiapkan bagian atap bangunannya.

“Kalau atapnya selesai, maka untuk bagian pemasangan keramiknya bisa dikerjakan di malam hari, dan alhamdulillah pengerjaan selesai sesuai dengan harapan,” ucapnya dengan bangga sembari ini bisa dijadikan contoh kabupaten lainnya yang belum memiliki kantor BPS.**