ROKANHILIR – Di rumahkannya pegawai honor karena imbas dampak hancurnya APBD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) jelas sangat di sayangkan. Memang, Pemerintah Daerah kita saat ini dalam kondisi sulit, tapi kami dari PGRI Rohil tetap berharap agar guru honor tidak di rumahkan karena pegawai honor dan guru honor jelas kontekes yang berbeda.
“Guru honor ini punya tugas tetap dan wajib mengajar dengan mengamankan proses belajar mengajar satu orang satu kelas terutama di SD. Jadi kalau di rumahkan, maka akan terjadilah kekurangan guru besar-besaran di seluruh sekolah di Rohil ini,” demikian ucap Zulfikar, Ketua PGRI Kabupaten Rohil, Minggu (23/9/18) saat dikonfirmasi via WA pribadinya, dan melanjutkan.
Baca Juga : Hadiri Pelantikan PGRI, Bupati Suyatno Minta PGRI Lebih Aktif Lagi
“Sekalipun dengan usulan Pak Kadis Pendidikan tetap memperpanjang guru honor yang sertifikasi saja pun tidak akan menyelesaikan permasaalahan. Untuk itu kami tetap meminta kiranya guru honor kita tidak di rumahkan total, kalau di evaluasi kita setuju,” tegasnya.
Mungkin guru kami yang tidak memenuhi syarat kualifikasi seperti guru tamat SMA Sederajat misalnya, itu mungkin bisa untuk di evaluasi. untuk itu, lanjutnya, kami dari PGRI sudah mengagendakan Hearing pada senin ini dengan komisi D, DPRD Rohil, agar bersama-sama berjuang dan mencari solusi yang terbaik demi pendidikan Rohil kedepan.
Dan kami minta, agar di libatkan karena ini menyangkut nasib guru kita (pahlawan tanpa tanda jasa). Karena selama ini kami merasa tidak diajak untuk bicara mencarikan solusi dari permasalahan ini, sementara kami (PGRI,red)adalah tempat mengadu bagi guru2 kita,” tandasnya.(gp3)
