GoPesisir.com (JAKARTA) – Plt Bupati Rokan Hilir Drs.H. Jamiludin turut serta dalam penanda tanganan pola kemitraan Produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades) antara Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo dan seluruh Bupati dan Wakil Bupati dan perusahaan kemitraan.
Pada Kamis (8/3/18) di Hotel Sultan, pukul 20:00 WIB secara simbolik nota kesepahaman telah ditanda tangani antara menteri desa PDT dan transmigrasi dan kepala daerah dan persusahaan dengan Nota kesepahaman akan menjadi komitmen bersama melalui produksi unggulan kawasan perdesaan. Nota kesepahaman ini juga mampu memperkuat perekoniam masyarakat. Untuk itu perlu diketahui pengembangan produk kawasaan pedesaan adalah buah pikiran dari Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi dalam menyonsong ‘Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden RI, Joko Widodo dan Jusuf Kala.
Dalam kurun waktu 3 bulan kedepan agar MOU atau nota kesepahaman ini bisa di operasionalkan sesuai degan komitmen kerja bersama sebagai mana bisa memberikan hasil yang baik bagi kawasan produk unggulan kawasan perdesaan dan akan menyediakan ribuan lapangan kerja di daerah. Prukades ini adalah gagasan akademik yang bisa dipelajari dan di implementasikan buat kawasan pedesaan.
Program kawasan produk unggulan pedesaan ini masuk dalam rekor muri indonesia. Penandatanganan ini di ikuti 102 Bupati dan wakil Bupati seluruh indonesia dan 17 perusahaan kemitraan serta ditambah 5 mitra pembangunan. MOU ini ada pasal yang krusial yaitu selambat-lambatnya 3 bulan setelah penandatanganan ini akan mengimplementasikannya di pedesaan.
Untuk penanda tanganan nota kesepahaman Kabupaten Rokan Hilir langsung di tandatangani Plt. Bupati Rokan Hilir Drs.H. Jamiludin dengan beberapa perusahaan di antaranya PT. Artha Graha Peduli, PT. Aruna Jaya Nusantara, PT. PURINUSA EKA PERSADA (APP Sinar Mas) dan PT. Rajafarm.
Sementara tanggapan Plt. Bupati Rokan Hilir sangat menyambut baik dengan adanya program Kementerian ini dan akan terus mengawasi program kegiatan kementrian desa, PDT dan transmigrasi ini.
Acara penanda tanganan nota kesepahaman tersebut di hadiri Komisi 5 DPR RI, Dirjen Peternakan dan Perrairan, perwakilan himpunan Bank Negara, perwakilan Bank Dunia, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Propinsi dan kabupaten kota seluruh indonesia.(rls/humpro)
Editor : Ram
