[R¤HIL ] ~ |DUNIA Pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) tengah dilanda berbagai macam persoalan, kini instansi perangkat pendidik anak se-Rohil harus menghadapi penyidik Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejaksaan Negri Rohil.
“Kita sangat prihatin melihat kejadian hari ini di Kabupaten Rohil, bukan mencerdaskan generasi bangsa, kantor pendidikan diduga harus menghadapi jeratan hukum didua insan adhiyaksa Kejati dan Kejari,” kata Drs. Wahyudi El Panggabean, MH, dalam pres rilisnya, diterima awak media ini, Jumat (14/3).
Dilanjutnya, isu diperiksanya pihak Disdik Rohil dan pihak rekanan di Dua instansi Adhiyaksa tersebut bukan mejadi rahasia umum lagi, bahkan intensifnya pemanggilan merupakan bukti serius adhiyaksa menangani perkara itu.
“Kita harus hormati dan mempercayakan kasus ini kepada Kejati Riau dan Kejari Rohil. Dan insan pers harus mengawal kasus ini agar tidak ada istilah kambing hitam baik itu PPTK, Pelaksana dan bendahara. Karena Kadis merangkap PA dan KPA, penanggung jawab Mutlak,” urainya.
Untuk diketahui, PA ialah Pengguna Anggaran dan KPA ialah Kuasa Pengguna Anggaran. Biasanya, PA dipegang langsung oleh Kepala Dinas dan KPA bisa dimandatkan kepada Skretaris Dinas atau Kepala Bidang dinas masing-masing kantor atau badan.
“Ironis kita melihatnya, di Kejati Riau diperiksa karena luput Pajak DAK 2023, dan di Kejari Rohil diperiksa atas viralnya bangunan SMP 4 di Panipahan, Kecamatan Palika,” beber Wahyudi, yang merupakan tokoh pers sekaligus aktivis pendidikan khusus wartawan.
Berhasil ditemui awak media ini, Kadisdik Rohil, Asril Arif terlihat sedkit kusut dan lesu, diduga hal itu lantaran institusi yang ia pimpin tengah menghadapi terpaan perkara hukum yang bisa saja menjerat dirinya dan anggotanya lantaran banyaknya temuan dan bahkan sudah diaudit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) serta ada yang menunggu hasil audit BPK.
“Iya, kita lagi menghadapi beberapa persoalan di Kejati Riau dan di Kejari Rohil. Pusing kita jadinya,” kata Kadisdik, Asril baru-baru ini kepada awak media ini.
