RIKANHILIR – Walau disidak setiap hari, keprustasian para oknum pegawai di jajaran Pemkab Rokan Hilir (Rohil) untuk menjalankan aktifitas masih akan tetap uring-uringan. Pasalnya, harapan yang ditunggu diakhir bulan gaji dan tunjangan sudah habis dipotong.
“Bank dan Koperasi sudah menjadi agenda rutin Bendahara kami untuk memotong baik gaji dan tunjangan kami. Bahkan sampai ludes semuanya,” kata para oknum pegawai yang berhasil dikomfirmasi awak media gopesisir.com baru-baru ini.
“Dan terparahnya, pihak koprasi ada yang meminta ATM pegawai kami sebagai jaminan jika kami meminjam duit disitu,” keluhnya.
Berita Terkait :
- (Bag: I) SK Bupati Bukan Solusi, Rentenir Menggurita Pegawai Pasrah
- (Bag: II) Jawaban Bupati dan Cuitan Mamang Sentot, Soal SK Bupati Bukan Solusi, Rentenir Menggurita Pegawai Pasrah
Sementara itu tanggapan pengamat kebijakan publik Rohil, Mamak Syaf dikonfirmasi awak media ini mengutarakan keprihatinnya terhadap para oknum pegawai yang terlibat atau terjebak dihutang piutang atau pinjam meminjam baik di Bank Daerah, Konvensional maupun di Koperasi simpan pinjam.
Ia menuturkan, dugaan mendesaknya kebutuhan ekonomi bisa jadi pemicu para oknum pegawai meminjam uang kesana kesini. Ditambah lagi, ketidak lancaran dan seriusan Pemkab Rohil dalam menjalankan roda pemerintahan terutama membayar gaji dan tunjangan tidak pernah tepat pada waktunya.
“Efek dari ketidak lancaran membayar gaji dan tunjangan pasti itu penyebabnya. Mereka (para pegawai) tidak ada pilihan lain. Disinilah Bupati dan Wakil Bupati terpilih harus berfikir ekstra agar roda pemerintahan berjalan optimal melayani masyarakat,” papar Syaf.
Jika ingin melakukan perubahan, lanjutnya, Pemkab Rohil harus mempunyai gagasan yang efektip dan berani untuk menangani hal itu. Setidaknya, Bank Daerah seperti Bank Rohil harus difungsikan kembali Koperasinya pegawainya.
“Kalau ingin perubahan, Bupati dan Wabup harus berani, jangan perdulikan dekingan para Koperasi yang sudah melilit para oknum pegawai. Jika tidak ingin berbenah, mau bolak balek ganti Bupati, momok oknum pegawai uring-uringan akan menambah citra buruk birokrasi Pemkab Rohil,” ketusnya.
Berhubung, dimasa pemerintahan yang baru dimana Bupati dan Wakil belum ada keterlibatan terlalu dalam kepada pihak koperasi yang sudah meresahkan pegawainya, diharapkan Bupati dan Wakil Rohil lebih tanggap dalam permasalahan yang bisa memperburuk citra kepemimpinan.
Atau, sambungnya, Wakil Bupati Sulaiman yang nota banenya mantan pegawai di Pemkab Rohil di Dispenda, dia pasti lebih tau soal keluh kesah para pegawai yang terjebak dalam lingkaran gelap yang sangat kuat bisa merusak tatanan citra birokrasi Pemkab Rohil.
“Ayo Pak Bupati dan Pak Wabup kita berubah, jika ini terus dibiarkan maka citra buruk akan menimpah masa kepemimpinan anda. Pegawai sehat maka birokrasi akan kuat,” tandas Mak Isaf.** (red)
