PELALAWAN – Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Masyarakat terdampak covid-19 dikabupaten Pelalawan Provinsi Riau, tak ubahnya hanya aroma segar, pasalnya hingga hari ini bantuan tersebut belum lagi diterima oleh masyarakat penerima manfaat.
Hal ini juga dibenarkan beberapa kepala desa tentang belum ada yang menyalurkan bantuan sosial Covid 19, baik berupa sembako maupun dana BLT-DD, meskipun anjuran pemerintah pusat melalui kementerian desa mengenai bantuan langsung tunai (BLT) diberikan sejak April lalu hingga tiga (3) bulan mendatang dengan besaran nominal 600.000 rupiah per KK (Kepala Keluarga).
Berdasarkan investigasi team dilapangan, fakta menunjukkan bahwa dipemerintahan Kabupaten Pelalawan provinsi Riau belum sama sekali menyalurkan BLT-DD ke masyarakat yang terdampak Covid 19, diakui beberapa kepala desa hal tersebut disebabkan masih belum adanya kejelasan aturan dari kementerian terkait, terutama dari Kemensos RI.
“Kita dimintai data, tapi yang keluar tetap data dari tahun zaman baholak, orang sudah meninggal masih juga keluar”. Ucap seorang kades yang minta namanya dirahasiakan ketika dihubungi pada Rabu (13/5/2020).
Disinggung soal BLT-DD ianya menyebutkan belum selesainya APBDes perubahan yang menjadi kendala.
“Kalau BLT-DD, APBDes nya yang belum siap, itu dikarenakan peraturan yang berubah-ubah, ruwetlah pokoknya”. keluhnya lagi.
Dipertanyakan kenapa tidak melakukan kebijakan desa melihat musibah Covid yang telah berjalan sekitar tiga bulan lalu, Kades yang hobi mancing tersebut mengaku takut.
“Di buat kebijakan di desa kian kawan tinggal ciduk yo lagi ha kalau tak ikut aturan (dibuat kebijakan di desa nanti kawan tinggal tangkap aja lagi kalau tidak ikut aturan_red),” katanya menjelaskan.
Hal senada juga disampaikan ketua BPD desa Talau, Haris kepada Gopesisir.com, ketika dikonfirmasi tentang belum disalurkannya bantuan BLT-DD ke masyarakat.
“Belum, sebab belum pencairan,” jawabnya singkat kepada Gopesisir ketika dihubungi melalui ponselnya.
Untuk mendapatkan penjelasan lebih lengkap terkait kendala yang dihadapi pemerintah desa, jurnalis gopesisir menghubungi ketua APDESI Pelalawan Edi Maskur, namun pentolan kepala desa tersebut enggan berkomentar.
“Kalau hari ini no coment dulu ya”. jawabnya singkat.
Semetara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) dalam hal ini belum berhasil ditemui untuk dimintai keterangan sebagai perimbangan berita. **(Faisal)
Editor: Gp2.
