MEDAN -(GOPesisir.com)- Ketua Umum PW KAMMI SUMUT Mangaraja Harahap, mulai angkat bicara terkait kesalahan pileg dan pilpres yang kini marak terjadi diberbagai wilayah Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Beragamnya kesalahan yang terjadi secara beruntun bukanlah suatu hal yang tiba-tiba, melainkan diduga adanya intrik dan rekayasa, (1/5/2019).
Menurut Mangaraja, mulai dari ditemukannya kertas suara yang di coblos dalam pemilihan luar negeri seperti Malaysia dan beberapa negera lainnya, lambatnya pengiriman kertas suara ke berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara dan provinsi lainnya, terlibatnya beberapa penyelenggara dalam memenangkan satu pasangan calon (paslon) serta banyaknya kesalahan input yang dilakukan oleh KPU, menimbulkan kecurigaan yang begitu menguat dipermukaan publik. Dalam pandangannya, kesalahan tersebut tentu sangat merugikan rakyat.
Baca juga: Jelang Bulan Ramadhan, Dinas Pendidikan Dan Dharma Wanita Sergai Kunjungi Ponpes ZN
“Saya tidak menyangka demikian beragamnya kesalahan-kesalahan yang terjadi dan massif serta terlalu di anggap sepele oleh pihak KPU. Mengapa di Malaysia bisa terdapat kertas suara yang sudah di coblos untuk memenangkan satu pasangan calon serta beberapa partai politik? Dana yang berjumlah kurang lebih 25 Triliun, dana terbanyak dalam sejarah pemilu indonesia dan sudah berulang kali mengadakan pemilu, masih bisa terlambat dalam pengiriman logistik. Kemudian terlibatnya penyelenggara pemilu dalam memenangkan satu pasangan calon presiden dan partai politik. Ditambah lagi kesalahan tim KPU bidang IT dalam hal menginput data yang telah direkap dari berbagai daerah di Indonesia. Perbuatan-perbuatan kecurangan tersebut tidaklah mungkin terjadi begitu saja tanpa ada skenario dibaliknya, ungkap Mangaraja.
Lanjut Mangaraja, permasalahan kesalahan ini harus bisa dipertanggung jawabkan oleh pihak KPU RI kepada rakyat. Sebab pelaksanaan pilpres dan pileg menggunakan uang rakyat. Dimana rakyat selama ini telah bekerja dengan keras untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada pemerintah sambil memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari anggota keluarganya.
Mangaraja menambahkan, untuk menyikapi berbagai kesalahan yang massif terjadi, perlu rasanya dimaklumatkan kepada seluruh PD KAMMI Se-Sumut (14 Cabang) melakukan konferensi pers bersama kader-kader KAMMI dan elemen organisasi pemuda lainnya di daerah, agar seluruh masyarakat mengerti bahwa suara rakyat sedang dikhianati oleh penyelenggara.
Selain itu Koordinator Lembaga Pemantau Pemilu PW KAMMI Sumut, Zul Hidayat menambahkan bahwa sangat banyak temuan pelanggaran dilapangan selama berlangsungnya pesta demokrasi pada tanggal 17-19 April 2019. Temuan pelanggaran itu didapat karena kader KAMMI se-Sumut melakukan pemantauan terhadap berjalannya pemilu.
Baca juga: GEMA-BACA Angkat Bicara Tentang Judi City Game Di Deli Serdang
“Kader KAMMI Se-Sumut turun ke lapangan pada hari pemungutan dan penghitungan suara berlangsung. Dan ketika berada dilapangan kami menemukan banyak terjadi kesalahan serta banyaknya aduan dari masyarakat yang kami terima. Seluruh bukti-bukti kesalahan yang sedang kami rekap akan di laporkan kepada Bawaslu atau Gakumdu, tutur Zul Hidayat.
Zul Hidayat menutup pembicaraannya, berharap kepada Bawaslu dan Gakumdu agar segera bertindak terhadap semua peristiwa temuan kecurangan yang terjadi. Bila ada pasangan calon baik presiden maupun legislatif yang diuntungkan dan melanggar aturan seperti mencoblos suara sebelum pemilu dan melakukan praktik money politik, dicoret dari peserta pemilu.
**Ardjunkiss
