LINGGA – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Salmizi berharap Pemerintah Kabupaten Lingga meninjau kembali rencana pemberhentian atau merumahkan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL) Pemkab Lingga.
“Kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan. Walaupun untuk melakukan rotasi atau mutasi, pemberhentian dan pengangkatan merupakan hak kepala daerah, namun ini juga perlu pertimbangan yang matang terhadap dampak sosial dimasyarakat kita,” kata Salmizi.
Dia mengatakan bab pilkada sudah usai, dan kita sudah sama-sama melewati pesta demokrasi dengan aman dan sukses serta menitipkan Kabupaten ini kepada Bupati terpilih agar dapat bekerja dengan baik.
“Kepala daerah terpilih adalah kepala daerah kita semua, sah secara undang-undang. Bahkan sampai hari ini saya secara pribadi tidak pernah melakukan kritikan sedikitpun, berharap memberikan ruang kepada kepala daerah terpilih untuk melaksanakan visi misi dan program mereka,” tegas Salmizi
Menurutnya Bupati perlu memberikan penjelasan yang transparan, jangan sampai masyarakat menafsirkan sendiri bahwa ini merupakan pembenaran adanya unsur politik, urusan dukung mendukung dipilkada yang lalu.
“Ini tidak baik bagi roda pemerintahan kedepan dan juga menciptakan iklim demokrasi yang tidak sehat di Kabupaten Lingga. Kalau kaitannya dengan anggaran, maka pemerintah daerah harus duduk bersama dengan DPRD dimana tugas mereka dalam urusan budgeting dan controling, agar dapat mencari solusi penganggarannya,” tambahnya.
Lebih jauh dilanjutkan Salmizi lagi, DPRD tidak boleh diam, untuk itu sebagai wakil rakyat DPRD harus terlibat dalam mempertimbangkan segala bentuk kebijakan Bupati, karena berdasarkan amanah UU 23 tahun 2014, bahwa unsur pemerintahan daerah itu adalah Kepala daerah dan DPRD, artinya setiap kebijakan perlu sinergitas antara kepala daerah dan DPRD.
“Pastilah ada solusi, jangan kita biarkan issue ini berkembang semakin memanas, sekali lagi, ini tidak baik bagi iklim demokrasi. PTT dan THL tersebut bukan cari kaya, cuma numpang makan, numpang hidup dengan APBD, apalagi dalam kondisi pandemi covid -19 saat ini yang serba sulit. Kasihan anak istri mereka, cobalah gunakan hati nurani. Kebijakan yang baik, akan berpengaruh terhadap roda pemerintahan yang baik pula”, pungkas Salmizi. **(Ijal).
