ROHIL – Setelah ditetapkannya Afrizal Sintong dan H Sulaiman secara resmi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rohil terpilih hasil dari Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 lalu, oleh pihak Komisi pemilihan umum (KPU) Rohil melalui Rapat Pleno Terbuka Pasangan Calon Terpilih, Jumat (19/2/2021), muncul pertanyaan dari beberapa pihak karena terlihat ada pemandangan yang tidak biasa.
Menurut mereka, merupakan suatu keanehan bila dihari ditetapkannya pengganti pemimpin baru bagi “Negeri Seribu Kubah” tersebut tidak dihadiri satupun perwakilan dari Pemda Rohil, karena itu adalah acara resmi, dan sudah semestinya orang-orang yang hadir juga di undang secara resmi oleh pihak KPU Rohil.
“Pemerintah tak hadir menurut saya kurang elok, perwakilan dari pemerintah Provinsi saja hadir, DPRD hadir penyelenggara Pemilu hadir. Ini suksesi bupati, kepala pemerintahan kenapa pihak pemerintah justru tidak ada”. Kata Nasrudin Hasan salah seorang tokoh masyarakat saat menghadiri acara sukuran yang dilaksanakan di kediaman wakil bupati terpilih, H Sulaiman, di kawasan Bundaran Tugu Gong, Komplek Perkantoran Batu 6 Bagansiapiapi.
Lanjut Nasrudin, selain para penyelenggara Pemilu seperti Bawaslu, Kapolres Rohil, Dandim 0321 Rohil, DPRD, serta PLH KPU Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru juga turut hadir di acara ini. Tapi, mengapa bisa perwakilan dari pemerintah yang jarak tempuh menuju Kantor KPU yang berada di Jalan Kecamatan Bagansiapiapi yang hanya beberapa menit saja ini tak hadir satu orangpun.
Tidak hadirnya perwakilan dari pemerintah daerah pada acara penetapan yang di gelar oleh KPU di ruangan Media Center KPU Rohil di Bagansiapiapi itu menurut Nasrudin Hasan menimbulkan nilai kurang baik dimata masyarakat.
“Saya sebagai warga masyarakat dan peserta pemilih yang telah memberikan hak suara pada Pilkada 9 Desember 2020 lalu merasa kecewa dengan sikap pemerintah daerah. Pemerintahan diundang untuk hadir pada acara pemenetapan kepala daerah dan bahkan SK di serahkan KPU pada pemerintah, panwas dan para calon, kok mereka tak hadir. Kalau bupati dan wakil bupati tak hadir tidak masalah karena keduanya juga calon pada Pilkada lalu. Akan tetapi, persoalanya yang kalahkan calon, bukanya pemerintah”. Tambahnya.
Selain itu, Nasrudin menilai ketidak hadiran perwakilan dari pemerintah ini merupakan tindakan yang sangat tidak bijak, ini membuktikan bahwa ada koordinasi yang tidak berjalan dan itu terlihat melalui acara yang di selenggarakan oleh KPU hari ini.
“Mulai dari Sekda, Asisten I, Tata Pemerintahan, Kesbang tak satupun ada yang hadir. Paling tidak serendah-rendahnya Camat bisa saja diutus sebagai perwakilan pemerintah untuk menghadiri acara ini. Kapolres dari Ujung Tanjung saja hadir kenapa pemerintah tidak ada, padahal ini acara pergantian pemimpin”. Papar Nasrudin yang juga mantan Ketua DPRD Rohil.
Menyikapi kejadian yang mungkin sebagian orang menganggap hal kecil dan tak perlu di besarkan, akan tetapi terlepas dari hal itu jangan salahkan masyarakat yang ingin agar bupati di ganti, kata Nasrudin seraya mengakhiri. **(Basri).
